Nganjuk — Program pertanian Optimalisasi Lahan (OPLAH) 2025 yang digelontorkan untuk lima kecamatan—Pace, Bagor, Loceret, Gondang, dan Lengkong—mendadak memunculkan tanda tanya besar. Bukan hanya soal pelaksanaannya, tetapi juga sikap janggal dari pihak Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Bagor, yang justru terkesan menghindar dari konfirmasi resmi.
Kejanggalan itu muncul ketika Doni, perwakilan BPP Bagor, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (11/12/2025). Alih-alih memberikan penjelasan sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai institusi teknis pertanian, Doni justru meminta agar informasi Program OPLAH ditanyakan kepada Rudi, seorang oknum dari ormas GMBI.
Sontak saja, jawaban ini memicu tanda tanya besar dan kekhawatiran publik. Mengapa institusi resmi pemerintah daerah justru menyuruh wartawan menggali informasi dari pihak luar?
Apakah BPP Bagor tidak memahami program yang mereka jalankan, atau ada indikasi keterlibatan pihak eksternal yang selama ini tidak pernah dipublikasikan?
Situasi ini makin menguatkan dugaan adanya ketertutupan, ketidaktransparanan, bahkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan OPLAH di wilayah Bagor. Publik semakin geram, sebab BPP seharusnya menjadi lembaga teknis yang paling memahami dan menjelaskan program tersebut, bukan justru melempar bola panas ke pihak lain.
Jika benar informasi program pertanian strategis negara harus ditanyakan kepada oknum ormas, maka patut dipertanyakan:
Siapa sebenarnya yang mengendalikan OPLAH di Bagor? Pemerintah atau pihak di luar struktur resmi?
Temuan ini akan terus ditelusuri, mengingat OPLAH menyangkut penggunaan lahan, dana publik, serta kepentingan para petani. Sikap menutup diri dari BPP Bagor justru memperlebar dugaan adanya praktik tidak wajar dalam pelaksanaan program tersebut.
Redaksi akan terus menggali fakta dan meminta klarifikasi resmi dari dinas terkait demi keterbukaan publik. sr
