NGANJUK, AGCYBER.NEWS – Dampak insiden keracunan massal yang diduga berkaitan dengan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nganjuk berbuntut panjang. Salah satu dapur penyedia MBG resmi dikenai sanksi berat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan menyatakan dapur tersebut disuspensi, sementara kepala dapur dicopot dari jabatannya.
Keputusan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono, saat melakukan kunjungan kepada para korban keracunan menu MBG, Sabtu (5/9/2026).
Dalam keterangannya, Trenggono menegaskan bahwa penyelenggaraan MBG memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dipatuhi oleh setiap dapur penyedia makanan.
Salah satu poin penting dalam SOP tersebut berkaitan dengan waktu pengolahan hingga makanan dikonsumsi.
“Menu MBG ini ada SOP-nya. Setelah masak harus segera dilabeling, dari proses masak empat jam harus sudah dikonsumsi,” jelasnya.
Namun, dalam kasus yang terjadi di Nganjuk, dugaan pelanggaran SOP disebut terjadi pada dua jenis menu, yakni telur dan ayam suwir.
“Kelalaian SOP ini terjadi pada dua menu, yaitu telur dan ayam suwir,” ungkapnya.
Tak hanya soal proses pengolahan dan distribusi, jenis makanan yang digunakan sebagai menu MBG juga menjadi sorotan. Trenggono menyebut nasi goreng dan nasi kuning tidak diperbolehkan menjadi menu MBG.
Langkah tegas pun diambil. Dapur yang berkaitan dengan penyediaan menu tersebut dinyatakan disuspensi, sedangkan kepala dapur dicopot sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban atas kejadian yang menimbulkan keresahan tersebut.
Kepala Dapur Bungkam
Usai pencopotan tersebut, suasana di dapur MBG menjadi perhatian. Saat hendak dimintai keterangan terkait sanksi dan dugaan pelanggaran SOP, kepala dapur memilih tutup mulut dan belum memberikan penjelasan kepada awak media.
Sikap tersebut semakin menyisakan tanda tanya mengenai bagaimana sebenarnya proses pengolahan, penyimpanan, pelabelan, hingga pendistribusian makanan MBG sebelum dikonsumsi para penerima manfaat.
Kini, perhatian publik tertuju pada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dapur MBG. Apakah dugaan kelalaian SOP hanya terjadi pada dua menu tersebut, atau terdapat persoalan lain dalam rantai pengolahan dan distribusi makanan?
Yang jelas, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa SOP keamanan pangan dalam program MBG bukan sekadar aturan di atas kertas. Kelalaian dalam setiap tahapan dapat berujung pada risiko serius bagi para penerima manfaat.
