NGANJUK, AGCYBER.NEWS , Rapat dengar pendapat (hearing) antara Forum Observasi Terpadu Tim Kabar Pasti Kundang (OTT KPK) dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk bersama Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) mendadak memanas.
Forum OTT KPK memilih walkout dari ruang hearing setelah menilai agenda pembahasan tidak berjalan sebagaimana kesepakatan pada pertemuan sebelumnya.
Kekecewaan pun mencuat. Forum mempertanyakan komitmen pembahasan sejumlah persoalan pendidikan yang sebelumnya disebut telah disepakati untuk dibahas secara bersama.
Bukan hanya soal Program Indonesia Pintar (PIP) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), forum sebelumnya meminta lima persoalan menjadi agenda utama, yakni PIP, SPMB, pengadaan seragam sekolah, iuran Komite/SPP, serta program revitalisasi fisik sekolah.
Namun, ketika hearing digelar, Forum OTT KPK menilai pembahasan justru kembali berkutat pada persoalan yang sebelumnya telah dibahas.
Ketua Forum OTT KPK Kabupaten Nganjuk, Pak De Kamto, mengungkapkan kekecewaannya usai meninggalkan ruang rapat.
Menurutnya, hearing tersebut merupakan forum lanjutan yang seharusnya masuk pada tahap pembahasan lima poin sebagaimana kesepakatan sebelumnya.
“Ini sebenarnya hearing lanjutan. Pada hearing sebelumnya sudah disepakati bahwa hari ini membahas lima poin, yaitu PIP, SPMB, pengadaan seragam, iuran Komite/SPP, dan revitalisasi fisik,” ujar Kamto.
Namun, menurut Kamto, pihak Cabdin Pendidikan disebut hanya menyatakan kesiapan membahas dua materi, yakni PIP dan SPMB.
Forum mempertanyakan mengapa persoalan lain yang menurut mereka tidak kalah penting justru tidak masuk dalam pembahasan hearing kali ini.
“Kami sangat kecewa. Lima poin yang sudah dibicarakan dan disepakati, ternyata yang siap dibahas hanya dua. Kalau persoalan pengadaan seragam, iuran bulanan dan revitalisasi fisik tidak dibahas, tentu menjadi pertanyaan bagi kami,” tegas Kamto.
Ketegangan semakin terasa ketika forum menilai tidak ada titik temu yang mampu menjawab keresahan mereka.
Alih-alih mendapatkan penjelasan menyeluruh terhadap seluruh agenda yang sebelumnya dibicarakan, forum justru merasa pembahasan kembali berputar pada persoalan lama.
Kondisi tersebut akhirnya membuat Forum OTT KPK mengambil sikap tegas dengan meninggalkan ruang hearing.
Walkout bukan tanpa alasan. Forum menilai kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan membawa aspirasi masyarakat yang menginginkan persoalan pendidikan dibuka secara transparan dan mendapatkan kejelasan.
Kamto juga mempertanyakan fungsi Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk sebagai pihak yang memfasilitasi forum tersebut.
Menurutnya, kesepakatan agenda yang telah dibuat sebelumnya semestinya dapat dikawal sehingga hearing tidak kembali berjalan tanpa arah.
“Jangan sampai masyarakat datang dengan harapan persoalan pendidikan bisa dibuka dan diklarifikasi, tetapi agenda yang sudah disepakati justru tidak semuanya dibahas,” katanya.
Forum OTT KPK menilai persoalan pengadaan seragam sekolah, iuran Komite/SPP, serta revitalisasi fisik sekolah merupakan isu yang layak mendapatkan ruang pembahasan secara terbuka.
Apalagi, ketika persoalan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat, pembahasan yang transparan dinilai penting agar tidak berkembang menjadi spekulasi maupun tanda tanya publik.
Forum pun meminta agar setiap persoalan nantinya diklarifikasi berdasarkan data, dokumen, aturan, serta fakta di lapangan, bukan sekadar pernyataan normatif.
Usai walkout, Forum OTT KPK menyatakan akan melakukan konsolidasi internal untuk menentukan langkah selanjutnya.
Hearing lanjutan dengan agenda yang lebih tegas dan terukur menjadi salah satu kemungkinan yang akan ditempuh.
Bahkan, forum tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lain melalui mekanisme yang berlaku apabila persoalan yang mereka soroti tidak mendapatkan ruang pembahasan secara memadai.
Kini, bola panas berada di tangan Komisi IV DPRD Nganjuk dan Cabdin Pendidikan.
Publik menunggu apakah persoalan ini akan kembali dibawa ke meja hearing dengan agenda yang lebih jelas, atau justru berhenti setelah aksi walkout tersebut.
Yang jelas, hearing yang semestinya menjadi ruang mencari solusi justru berakhir dengan pintu keluar yang dipilih Forum OTT KPK.
Pertanyaannya kini sederhana:
Lima poin sudah disebut disepakati. Mengapa ketika forum kembali digelar, hanya dua yang siap dibahas?
Publik tentu menunggu jawaban sekaligus klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini ditulis, Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk dan Cabang Dinas Pendidikan belum memberikan klarifikasi secara utuh terkait persoalan tersebut. Ruang hak jawab tetap terbuka untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.
