Nganjuk – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Selasa (20/1/2026). Dalam rapat tersebut, sebanyak 17 usulan program disiapkan sebagai landasan arah pembangunan Kabupaten Nganjuk pada tahun mendatang.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, mengungkapkan bahwa Propemperda 2026 terdiri atas 9 usulan inisiatif DPRD dan 8 usulan dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Tatit menjelaskan, seluruh usulan tidak serta-merta dibahas secara bersamaan. DPRD akan melakukan seleksi dan menentukan skala prioritas, terutama terhadap program yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami memprioritaskan pembahasan usulan yang benar-benar mendesak melalui pembahasan intensif bersama seluruh pihak terkait,” ujar Tatit.
Ia menambahkan, penyusunan Propemperda bersifat dinamis. Apabila dalam proses pembahasan muncul aspirasi masyarakat yang dinilai krusial, maka kebijakan tersebut dapat dimasukkan sebagai program mandatori.
Menurut Tatit, Propemperda 2026 tidak disusun sekadar sebagai formalitas legislasi. Seluruh usulan telah melalui tahapan sosialisasi hingga tingkat desa dengan melibatkan dinas-dinas strategis, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan, guna memastikan program yang dirancang tepat sasaran.
Selain itu, DPRD Nganjuk juga menaruh perhatian serius terhadap aspek akuntabilitas dan transparansi.
“Secara teknis, kami mengedepankan kebenaran data serta kesesuaian dengan standar Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari KPK. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi korupsi dan memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam Propemperda 2026, sektor infrastruktur dan pertanian menjadi prioritas utama. Program yang direncanakan meliputi perbaikan jalan raya dan jaringan irigasi, revitalisasi lahan pertanian, serta pendistribusian bibit unggul. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian melalui peningkatan fasilitas di wilayah terpencil, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi akses transportasi daerah.
Sebagai langkah penyempurnaan, seluruh anggota DPRD Nganjuk dijadwalkan turun langsung ke lapangan melalui agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Nganjuk. Kami berkomitmen agar setiap anggaran daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Tatit.
