Nganjuk – Pengelolaan dana permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Nglawak, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, tengah menjadi sorotan publik. Program yang digulirkan pada tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp50 juta itu dialokasikan untuk pembelian ternak sapi, namun perkembangannya kini menuai pertanyaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana tersebut digunakan untuk membeli delapan ekor sapi. Namun, dalam perjalanannya, jumlah ternak yang masih tersisa saat ini tinggal lima ekor.
Kepala Desa Nglawak, Untoro, membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan ternak dilakukan dengan sistem bagi hasil. Dalam skema tersebut, setiap hasil pengembangbiakan dikenakan kontribusi, yakni Rp2.500.000 untuk sapi jantan dan Rp1.750.000 untuk sapi betina.
“Memang awalnya delapan ekor, sekarang tersisa lima. Sistemnya ada kontribusi dari hasil ternak,” jelasnya.
Selain itu, beredar pula informasi di masyarakat mengenai kepengurusan BUMDes yang disebut sempat tidak aktif sejak 2018 dan baru dilakukan pembaruan struktur pada tahun 2025. Menanggapi hal ini, pihak pemerintah desa menyatakan bahwa pembenahan kelembagaan memang dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola.
Situasi ini memunculkan perhatian dari berbagai pihak, terutama terkait efektivitas pengelolaan dana desa dan transparansi program BUMDes. Sejumlah warga berharap adanya evaluasi menyeluruh agar program permodalan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat desa.
Pemerintah desa menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BUMDes ke depan.
