Nganjuk – Program Menu Makan Bergizi (MBG) yang digadang-gadang sebagai wujud kehadiran negara dalam pemenuhan gizi masyarakat justru menuai kekecewaan. SPPG Nglinggo 1 Nganjuk menyalurkan sebanyak 3.195 porsi MBG pada Selasa (3/3/2026), namun alih-alih mendapat apresiasi, program ini malah memantik kritik tajam dari masyarakat.
Berdasarkan data penyaluran, MBG hari itu terdiri dari 1.320 porsi kecil dan 1.875 porsi besar. Dalam pamflet resmi yang beredar, menu disebut telah disusun sesuai standar gizi, mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta serat.
Untuk porsi kecil, menu berisi roti manis, susu, bakso goreng, dan pudding semangka. Sedangkan porsi besar terdiri dari roti manis, susu, kurma, dan bakso goreng. Secara hitung-hitungan di atas kertas, porsi kecil diklaim mengandung energi 379,17 kkal dengan protein 17,89 gram, sementara porsi besar mencapai 473,77 kkal dengan protein 20,64 gram.
Pengelola SPPG Nglinggo 1 Nganjuk pun menegaskan bahwa seluruh menu telah melalui perhitungan gizi ketat dan pengawasan kualitas, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengemasan, demi memastikan makanan aman dan layak konsumsi.
Namun realitas di lapangan berkata lain. Sejumlah warga penerima manfaat menilai menu yang diterima jauh dari kata pantas, terlebih jika dikaitkan dengan anggaran negara yang dikucurkan untuk program MBG. Kekecewaan pun mencuat, disertai nada sinis dan kemarahan.
“Ini program Makan Bergizi Gratis atau justru lahan basah untuk korupsi?” ujar salah satu warga dengan nada geram.
Nada kritik ini bukan tanpa alasan. Masyarakat mempertanyakan kesesuaian antara nilai gizi yang diklaim, kualitas menu yang diterima, dan besaran dana yang disebut berasal dari uang rakyat. Publik menilai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG perlu dibuka seterang-terangnya agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kegaduhan.
Di tengah harapan besar terhadap program pemenuhan gizi nasional, sorotan tajam terhadap MBG di Nglinggo 1 Nganjuk menjadi alarm keras.
Jika tak segera dievaluasi, program yang sejatinya mulia ini justru berpotensi kehilangan kepercayaan publik dan berubah menjadi polemik berkepanjangan.
