Nganjuk — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk mengambil langkah tegas dan strategis dengan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai Rabu, 1 April 2026 mendatang. Kebijakan ini digulirkan sebagai respons cepat menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar uji coba, melainkan bagian dari gerakan besar efisiensi energi sekaligus akselerasi transformasi digital birokrasi di lingkungan Pemkab.
“Ini bukan hanya soal WFH, tapi tentang bagaimana pemerintah daerah beradaptasi di tengah tekanan global. Kita harus bergerak cepat, hemat energi, dan tetap produktif,” tegasnya, Jumat (27/3/2026).
Skema WFH akan diberlakukan secara terbatas namun terukur, yakni satu hari dalam sepekan setiap hari Rabu. Meski bekerja dari rumah, ASN tetap berada dalam pengawasan ketat. Sistem absensi digital diberlakukan tiga kali sehari—pagi, siang, dan sore—disertai kewajiban mengaktifkan live location secara real-time melalui grup WhatsApp masing-masing OPD.
“Tidak ada celah untuk bermalas-malasan. Ini WFH yang disiplin, terkontrol, dan berbasis teknologi,” imbuh Marhaen.
Aturan teknis kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran resmi yang dijadwalkan terbit pada Senin (30/3/2026).
Lebih jauh, kebijakan ini diproyeksikan mampu memangkas konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga sekitar 90 ribu liter per bulan—angka fantastis yang menunjukkan besarnya dampak kebijakan ini terhadap efisiensi anggaran sekaligus kontribusi nyata terhadap penghematan energi nasional.
Langkah berani Pemkab Nganjuk ini pun dinilai sebagai terobosan progresif di tengah situasi global yang tidak menentu, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi krisis dengan inovasi dan keberanian.
